Solidaritas Tidak Pakai Jilbab, Tolak Diskriminasi & Intoleransi!

Solidaritas - Baru-baru ini kita digegerkan dengan berita pemaksaan berjilbab bagi Siswi di SMKN 2 Padang. Peraturan yang diterapkan Kepala Sekolah untuk Siswanya tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh, Perda yang dikeluarkan oleh Fauzi Bahar selaku Mantan Walikota Padang. Aturan tersebut sungguh melanggar HAM, karena menjegal hak asasi manusia dalam menentukan keyakinan maupun cara berpakaian. Apalagi, saat peraturan tersebut juga diterapkan untuk Siswi yang notabene Non Muslim. Tentunya, bertentangan dengan ajarannya terkait hijab sebagai busana yang identik dengan Islam.

Meskipun begitu, bagi Ratu pemaksaan jilbab di sekolah Negeri untuk Siswinya entah itu Muslim maupun Non Muslim adalah sarana merampas nilai kemanusiaan. Karena, memaksakan kehendak ideologi terhadap Siswi dan cenderung menyudutkan. Mengandung arti, sebagai tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan karena dituntut menutup aurat untuk kepentingan laki-laki. Padahal, cara berpikir seksual digerakkan oleh otak reptil itu muncul dari kesalahan pria sendiri yang tidak bisa mengontrol diri serta emosi negatif.

Sekalipun wanita bercadar dan berhijab, juga banyak pria yang tetap blangsak dan justru penasaran untuk bermain seks dengan mereka. Ini sudah banyak kasus diberitakan, bagaimana seorang tokoh agama berhubungan suami istri dengan muridnya yang berjilbab dan bukan muhrim. Sehingga, sudah seharusnya pola budaya patriarki dihentikan dan beralih pada faham humanis. Sewajibnya para lelaki yang harus diajari untuk menjaga pandangannya, mengontrol diri dan nilai-nilai moral, serta hak asasi manusia harus lebih diutamakan ketimbang cara orang berbusana. Selain itu, dalam ayat terkait menutup aurat pun multi tafsir. Tidak hanya soal hijab, bahkan banyak para Ulama Kontemporer yang mengartikan menutup aurat sebagai pakaian sopan sesuai tolak ukur Negara tersebut. Hal itu selaras dengan yang difatwakan oleh Ulama seperti: Amina Wadud, Fazlur Rahman, Quraish Shihab. Bahkan banyak Ulama terdahulu yang tidak mengenakan jilbab seperti keluarga Buya Hamka, Gus Dur, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, bila pemaksaan berjilbab itu seperti yang diutarakan Fauzi Bahar selaku Mantan Walikota Padang yakni untuk menghindari gigitan nyamuk akibat DBD, tentu ini statement ngawur dan tidak masuk akal. Mengapa? Karena selain belum terbukti secara ilmiah, pun mengapa yang memakai jilbab hanya perempuan. Kenapa murid laki-laki tidak dipaksa memakai jilbab agar mereka tidak digigit nyamuk demam berdarah? Bagaimana kalau Siswa pria terkena DBD? Tentu secara logika sangat tidak masuk, dan jelas terlihat bahwa itu hanya pernyataan yang alibi. Lalu, bagaimana dengan alasan Fauzi bila peraturan itu untuk menjaga kearifan lokal? Eiittzz tunggu dulu, memangnya Indonesia khususnya Padang menjadikan jilbab sebagai baju adat? Tentu bukan, karena Islam adalah agama pendatang yang menyebarkan ke Indonesia. Sehingga, jika bicara kearifan lokal jelas dapat diketahui bahwa jilbab bukanlah kearifan lokal. Sekali lagi, dia itu hanya suka ngeles.

Oleh sebab itu, kebijakan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan untuk melarang sekolah Negeri dalam mewajibkan pemakaian hijab kepada Siswi sangatlah keputusan yang terbaik. Harus kita dukung, demi memberantas diskriminasi dan intoleransi. Membabat habis paham radikal, fundamental serta ideologi yang tidak memakai akal sehat. Hentikan pola pikir yang hanya mementingkan otak reptil, dan kecenderungan mabuk agama! Karena, dapat merampas hak asasi manusia dan tidak humanis. So, sekian perspektif Ratu Eka Bkj terkait fenomena yang sangat mengerikan tersebut. Mari sama-sama kita bangun solidaritas melawan diskriminasi perempuan dan intoleransi terhadap keyakinan, serta ideologi kelompok lain. Jangan arogan, jangan memaksakan egosentris golongan tertentu! Salam Solidaritas, dari Ratu sebagai Politisi partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang juga menolak diskriminasi dan intoleransi. Menolak pemaksaan berjilbab pada siapapun. Karena berhijab maupun tidak adalah hak setiap individu untuk memilih, tanpa boleh diikut campuri oleh siapapun karena itu dilindungi oleh HAM.